Mimpi Indonesia Bebas Korupsi

"Indonesia Bebas Korupsi " Bisa jadi ini hanya mimpi Indonesia bebas korupsi, atau mungkin nanti entah kapan bisa jadi kenyataan setelah generasi korup habis. Enam puluh delapan tahun sejak Indonesia merdeka, selain terjadi banyak perubahan dan kemajuan, ada satu hal paling menonjol. Apa itu? Perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia disegala bidang yang semakin bergandeng erat dengan satu hal, yaitu korupsi. Korupsi bertebaran dimana-mana, bahkan carut marut korupsi membuat si buta dari gua hantu jadi melihat kembali. Atau mungkin Superman yang terbang akan terjatuh, karena udara Indonesia tercemar hawa korupsi. 

Korupsi tidak lagi menjadi bagian penyakit dari para pejabat, petinggi atau  politisi saja, tapi telah menyebar dan merasuki tatanan kehidupan masyarakat umum di Indonesia.  Bila hal itu terus dibiarkan menyebar dan menjangkiti seluruh bangsa ini, artinya Indonesia tinggal bersiap untuk tersungkur ke jurang hutang berkepanjangan di atas kekayaan alamnya yang   melimpah. Salah aturkah Indonesia? Hingga korupsi begitu bersahabat dan bahagia serta betah di indonesia. Apa jadinya generasi penerus bangsa, bila tidak ada cara dan jalan menghalau korupsi dari bumi pertiwi?  Disini, mau tidak mau atau suka tidak suka, kita harus   maju bersama, berpegang erat menghalau korupsi agar keluar dari Indonesia tercinta.

Saat ini memang banyak para pemerhati, pembicara dan pemberantas korupsi yang dipelopori oleh KPK. Namun, bila saya lihat kondisi nyata pemberantasan korupsi di Indonesia itu ibarat pertandingan sepak bola. Dimana para pemain adalah pelaku korupsi dan penonton adalah pemberantas korupsi. Strategi, kiat, atau taktik hanya tim masing-masing pemainlah yang tahu, sedangkan penonton hanya bisa melihat sepak terjang mereka. 

Pemberantasan korupsi yang didalamnya itu ada KPK, lembaga antikorupsi n on pemerintah atau sejenisnya saat ini tidak jauh berbeda dengan ilustrasi diatas. Seperti KPK hanya pada mengatasi, menanggulangi dan pemberantasan korupsi, sedangkan lembaga-lembaga antikorupsi, juga media massa  merupakan bagian dari mata KPK yaitu hanya sebatas mengawasi. Bagaimana dengan pencegahan? Bukankah pola kerja pemberantasan korupsi saat ini tak ubahnya bagai memetik daun teh atau menebang ranting pohon? 

Untuk mencegah tumbuhnya tunas baru tidak juga harus mencabut seluruh pohon, karena hal itu tidak mungkin terjadi. Begitupun dengan korupsi, tak mungkin rasanya diberlakukan cara seperti mencabut sebuah pohon, agar tidak tumbuh pelaku korupsi lainnya. Alasannya terlalu banyak dan meratanya pohon korupsi, sehingga sulit memilih pohon mana yang akan ditebang dan dihabisi. Secara samar ataupun jelas, kelihatannya pohon korupsi dibiarkan tumbuh dan berkembang serta dilindungi. Cobalah simak pada tulisan saya sebelumnya diartikel Angie koruptor yang di maafkan.

Mencabut pohon hanya berlaku pada kejahatan biasa, bukan pada kejahatan korupsi. Kejahatan korupsi itu termasuk kejahatan luar biasa, sehingga cara dan perlakuannya pun harus luar biasa. Jujur, siapapun akan berkata iya, jika pelaku korupsi itu selalu berjamaah atau berkelompok seperti tim sepak bola. Ada penggagas, pelaksana dan ada juga yang diajak untuk tutup telinga atau tutup mata ketika mengetahui sedang terjadi korupsi. Hebat dan canggih pola korupsi dari hari ke hari, sepertinya mereka (korupsi) tidak mau ketinggalan dengan kemajuan jaman di era globalisasi.

Sebagai generasi anti korupsi, tentu tidak begitu saja menyerah melihat kenyataan dari kehebatan dan kecanggihan pola korupsi dewasa ini di Indonesia. Optimisme terhalaunya korupsi dari muka bumi pertiwi harus terbangun, meski diawali oleh mimpi dan hayalan. Ada keyakinan dalam mimpi saya, Indonesia Bebas dari Korupsi.  Menurut saya ada 3 hal (mimpi) yang harus dilakukan dan diterapkan di Indonesia, yaitu: perlu keberanian, keseriusan, dan ketegasan; Penerapan Pendidikan Antikorupsi dan Peran Serta Media Dalam Publikasi dan Promosi Antikorupsi. Ketiga hal ini sanggup menjadi mata pedang yang sangat tajam dan menakutkan untuk menghalau korupsi agar pergi jauh dari bumi Indonesia, tentunya pada masa tertentu dan tidak instant seperti mie instant. Ketiga hal  dari mimpi itu adalah sebagai berikut dibawah ini:

Perlu Keberanian, Keseriusan dan Ketegasan 

Maksud dari kalimat diatas adalah  keberanian para pemimpin bangsa Indonesia untuk mengambil tindakan spektakuler dalam pemberantasan korupsi. Pada kenyataannya, selama ini belum pernah ada tindakan berani dari para pemimpin bangsa ini dalam pemberantasan korupsi, apalagi dikatakan spektakuler. Tak pernah ada ide kreatif yang muncul, meskipun telah membuat wadah pemberantasan korupsi KPK dan gembar-gembor slogan antikorupsi. Akhirnya itu tadi, korupsi tak pernah kunjung padam dan lari dari Indonesia. Pernahkah kita mendengar  ada ajuan “Undang-Undang Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Korupsi” yang diajukan dan disetujui para pemimpin bangsa ini? Tidak pernah terjadi, meskipun itu dari lembaga eksekutif ataupun legislatif! Pernah ada, itu pun hanya segelintir para legislator yang perduli, lalu kemudian tenggelam dan kalah dalam perdebatan. Seribu alasan mucul, terutama adalah alasan bertameng HAM. Para pemimpin memikirkan hak asasi manusia, tapi mereka para pelaku korupsi tidak pernah memikirkan hak asasi orang banyak ketika melakukan korupsi. Disinilah letaknya, bila ada keberanian dari para pemimpin dipastikan hukuman penjera dan menakutkan bagi para pelaku korupsi akan ada di Indonesia. Harusnya tidak perlu lagi berpikir tentang HAM bagi para Koruptor, tidak perlu takut hujatan Negara lain tentang masalah pelanggaran HAM. Negara lain tidak berhak mengurusi dapur dan isi perut wilayah Indonesia, karena Indonesia adalah Negara Merdeka dan berdaulat. 

Contohlah  China yang mampu memberantas korupsi. Zhu Rongji Perdana Menteri China (1998-2003) berhasil memberantas tuntas korupsi di negeri China dengan pelaksanaan dari fatwanya yang terkenal di seluruh dunia, ”Untuk lenyapkan korupsi, saya telah siapkan 100 Peti Mati, 99 untuk para koruptor dan satu untuk saya, jika berbuat hal yang sama.”  Kemudian hasilnya, China menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia yang diakui dan disegani oleh negara negara Barat, bahkan  Amerika Serikat yang katanya merupakan satu-satunya Negara Adidaya pun meminta bantuan keuangan dari China untuk mengatasi utang Negara yang melilit Pemerintahan Washington saat ini. (antikorupsi.org)

Keseriusan bisa dilihat dari perhatian para pemimpin bangsa ini pada aktivitas pemberantasan korupsi. Saat ini, bila dibilang serius mungkin nilainya hanya sekitar 30 pada rentang nilai 10. Kenapa begitu? Pemberantasan korupsi dibiarkan jalan sendiri ditengah-tengah hegemoni kekuasaan negara ini. Dimana ternyata para pelaku atau aktor korupsi dilakukan oleh mereka-mereka juga yang duduk di bangku terhormat, entah itu eksekutif ataupun legislatif. Saya berharap ditahun mendatang ada atau banyak muncul para pemimpin bangsa yang benar-benar serius dan perduli dengan permasalahan korupsi yang semakin luar biasa di Indonesia. Pada akhirnya dengan keseriusan para pemimpin bangsa ini,  maka pelaku pemberantasan korupsi dapat melakukan pemberantasan korupsi dengan nyaman dan aman. Keseriusan bisa saja berupa dukungan moril ataupun materil, tanpa indimidasi atau pesan politik gelap dalam perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Melihat Situasi korupsi di Indonesia saat ini, seharusnya para pemegang kebijakan (eksekutif atau legislatif pusat) segera melaksanakan UUD 45 pada pasal 12 yang berisi:  “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dalam keadaan bahaya (baca mengenai hal ini selengkapnya disini)  Pada isi pasal tersebut sangat jelas sekali menerangkan tentang hal yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin bangsa ini, bila memang benar-benar menganggap korupsi itu adalah hal terlarang dan telah menjadi luar biasa di Indonesia.  Jadi seharusnya Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah, misalkan mengenai “Hukuman Mati Bagi Para Pelaku Korupsi” dan kemudian DPR-RI segera menyetujuinya, karena hal tersebut dipandang sebagai penting! Tak perlu mendengar sindiran Negara lain tentang HAM dan lain sebagainya. Disinilah letak keberanian, keseriusan dan ketegasan dari pemimpin bangsa yang benar-benar perduli pada kemajuan bangsanya.

Penerapan Pendidikan Antikorupsi 

Tidak cukup hanya dengan peran pemimpin yang berani, serius dan tegas saja. Kita perlu mempersiapkan tunas muda yang beridealisme antikorupsi. Ya, pendidikan merupakan sektor penting dalam menelurkan generasi-generasi baru, hal ini menjadi sorotan utama dalam upaya memberantas korupsi.  Pendidikan antikorupsi merupakan kunci dari pertumbuhan dan perkembangan korupsi di Indonesia. Kita memerlukan sebuah pendidikan yang tak semata mengasah kemampuan menghapal, namun lebih kepada bagaimana melihat secara kritis dan memahami kehidupan keseharian. Pendidikan antikorupsi ini juga tentunya bukanlah pendidikan yang berorientasi pada nilai (raport) namun lebih berpacu dalam prosesnya. 

Lembaga-lembaga itu (KPK, ICW, dan Transparansi Indonesia misalnya) sudah berupaya keras menerapkan pendidikan antikorupsi, namun dalam pelaksanaan pendidikan itu tidak sistemik, tidak berpola, tidak berkelanjutan, tidak konsisten, kebanyakan hanya pada momentum atau event tertentu, semisal hari antikorupsi sedunia, ulang tahun KPK, dan sebagainya. Itu pun jika ada event antikorupsi dan bukan inisitif pemerintah, paling hanya lembaga non-pemerintah didukung oleh KPK. 

Maka bagaimana bisa pendidikan antikorupsi yang seperti ini mampu mengatasi korupsi yang justru sistemik, terencana, dan berpola, dalam jangka panjang pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Saya berpendapat bahwa jika kita mempersiapkan sistem pendidikan antikorupsi dengan pola dan sistem yang terstruktur, dipastikan Indonesia memiliki bibit pemimpin bersih dan sangat memahami dampak  buruk korupsi. Maksudnya, pemerintah menerapkan mata pelajarajn  antikorupsi wajib bagi pelajar di Indonesia. Tentunya pemerintah dan media bersinergi mempersiapkan segala keperluan dari penambahan kurikulum tegas antikorupsi ini misalnya, mengeluarkan buku pelajaran antikorupsi yang dijadikan sebagai buku wajib mata pelajaran wajib mulai dari pendidikan dasar hingga menegah atas.

Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter dan idealisme antikorupsi dari proses pembelajaran yang panjang. Seperti contoh Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang digunakan dalam kurikulum  pendidikan beberapa tahun silam, mampu membentuk manusia Indonesia yang secara mendasar berideologi Pancasila. Kemudian kenapa  tidak diberlakukan sistem yang seperti ini dalam praktek pendidikan antikorupsi. Jika sistem ini dijalankan, tidak menutup kemungkinan buah keberhasilan pendidikan antikorupsi ini menelurkan jiwa antikorupsi yang mengkristal dan membudaya pada generasi muda Indonesia mendatang. 

Peran Serta Media Dalam Publikasi dan Promosi Antikorupsi

Aktifitas masyarakat Indonesia selalu bersinggungan dengan media. Dengan begitu media juga memiliki peranan sangat penting dalam membentuk budaya antikorupsi dalam masyarakat. Begitu berpengaruhnya media hingga anak-anak kecil mampu menyanyikan jinggel iklan indomie (indomie seleraa ku..) dan berbagai jingle iklan lainnya. Kenapa tidak memanfaatkan peluang ini untuk menyusupkan iklan-iklan antikorupsi? Saya yakin dengan cara ini, akan meningkatkan popularitas antikorupsi.

Media sebaiknya juga berperan aktif memberi peringatan kepada masyarakat umum tentang konsekuensi bila menjadi koruptor. Bila dalam satu hari media menampilkan berita mengenai antikorupsi, update tentang kupasan berita koruptor yang tertengkap, maka masyarakat akan terbiasa dengan pengondisian antikorupsi di negara ini.

Publikasi penghargaan antikorupsi juga penting dilakukan, misalnya dengan memberi penghargaan bagi kantor yang tidak ada praktek korupsi didalamnya. Penghargaan itu bisa dengan menempelkan slogan “KANTOR INI, BEBAS KORUPSI”, atau bisa juda“ANDA SEDANG BERADA DI KAWASAN BEBAS KORUPSI” di pintu masuk kantor, di atas meja kerja. Kemudian juga pada tempat-tempat umum, seperti rambu lalu lintas.. Bayangkan bagaimana dampak psikologis hanya melalui kalimat-kalimat tersebut.